Kemarin, rencana NasDem undang Prabowo hingga blusukan Gibran

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (28/6), yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. NasDem undang Prabowo ke kongres tawarkan kerja sama di pemerintahan

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya bakal mengundang Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menghadiri Kongres III Partai NasDem guna menawarkan sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan untuk membantu jalannya pemerintahan mendatang.

"Kita akan mengundang beliau sebagai bagian dari prakongres, lalu kita akan jabarkan nanti poin-poin apa yang kita bisa kerjakan bersama," kata Hermawi saat konferensi pers persiapan Kongres III Partai NasDem di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

2. PSI bantah Jokowi ikut campur mendorong Kaesang di pilkada Jakarta

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah isu ayahnya sekaligus Presiden RI Joko Widodo ikut campur mendorong dirinya maju dalam Pilkada 2024 di Jakarta.

"Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

3. Gerindra sebut blusukan Gibran di Jakarta bagian dari mandat Prabowo

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut agenda blusukan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat,
merupakan bagian dari arahan yang dimandatkan Prabowo Subianto untuk menciptakan suasana politik yang teduh.

"Prinsipnya, Pak Prabowo memberi keleluasaan kepada Mas Gibran berkomunikasi dengan siapapun untuk menciptakan suasana politik yang lebih teduh, lebih ada kerukunan, sehingga Mas Gibran memiliki mandat penuh dari Pak Prabowo," kata Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini

4. Bawaslu imbau ASN tak terlibat dalam untungkan atau rugikan paslon

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pilkada Serentak 2024 2024 sebagaimana di 2020.

Pasalnya, ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).

Selengkapnya baca di sini

5. PWI telah tuntaskan sanksi dan rekomendasi DK soal kasus Dana UKW BUMN

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun mengatakan pihaknya telah menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK).

Ia menjelaskan sanksi dan rekomendasi DK tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh PWI.

Selengkapnya baca di sini